Hadiri Rapat TPKAD 2024, KPPN Parepare Turut Membahas UMKM
Decimalnews.com – KPPN Parepare mengikuti rapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang diselenggarakan Pemkot Parepare di Ruang Pola, Kamis (19/12) hari ini. Monev Program Kerja TPAKD 2024 diikuti seluruh perbankan antara lain BNI, Bank Mandiri, BSI, Bank Muamalat, BRI, Bank Sulsel dan lain-lain, serta beberapa OPD lingkup Pemda Parepare.
Kegiatan yang diikuti oleh dinas Koperasi, dinas perdagangan, dinas Pertanian, Kelautan dan Peternakan lingkup Pemkot Parepare ini memperkenalkan program kerja Pemerintah Daerah guna mendorong berbagai segmen masyarakat untuk dapat mengakses keuangan lebih mudah dan cepat.
Beberapa program kerja yang disiapkan dalam menutup tahun 2024 sekaligus menyongsong awal tahun 2025 adalah 1) Memfasilitasi Akses Keuangan UMKM sektor Prioritas Binaan Pemerintah Daerah. 2) Mendorong peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan. 3) Mendukung budaya menabung sejak dini dengan target 1 rekening 1 pelajar. 4) Mendorong percepatan akses keuangan melalui digitalisasi produk layanan unggulan
Monev TPAKD yang dipandu oleh Kepala Bagian Ekonomi BKAD Parepare, Rudi. M, SS. Ec.Dev mengulas satu demi satu program tutup tahun diatas. Dalam hal memfasilitasi UMKM mengakses keuangan, Rudi berharap dukungan perbankan untuk UMKM dibuka seluas-luasnya. Hal ini mengingat bahwa permodalan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari pelaku UMKM.
KPPN Parepare sebagai salah satu peserta monev, diwakili oleh Kepala Seksi Vera Desi Ariyanti, menyampaikan bahwa program yang digagas pemkot ini selaras dengan program sinergi pemberdayaan UMKM di Lingkungan Kementerian Keuangan.
“Apa yang menjadi pokok bahasan monev, sebenarnya telah tertuang dalam KMK 369 tahun 2022. Dimana unit Kemenkeu (KPPN) dapat berkolaborasi dengan pihak tertentu dalam upaya menaikkan kelas pelaku UMKM dari tahap rintisan, siap mandiri dan siap ekspor” kata Desi di dalam forum.
Sementara itu dari dinas perdagangan, menyampaikan bahwa terdapat kurang lebih 1000 UMKM binaan, namun yang memiliki sertifikasi halal tidak sampai setengah nya.
Hal ini mencemaskan, karena terdapat aturan baru kewajiban pengusaha untuk sertifikasi halal semua produk per Juli 2025. Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare menekankan bahwa sertifikasi halal menjadi prioritas di awal tahun 2025.
Diskusi sangat serius ketika perbankan dari bank BNI, Mandiri, BRI, BTN, BCA, Bank Sulsel, BPR dan Bank BSI mendiskusikan permasalahan debitur. antara lain kredit tidak lancar, ancaman pinjol, dan pinjaman platform digital mengakibatkan sistem informasi Debitur yang dikeluarkan bank Indonesia, bahkan beberapa kejadian dimana untuk satu nasabah bisa memiliki catatan berlembar-lembar. Hal ini yang sering mengganggu proses pembiayaan yang diajukan debitur UMKM.
Pendampingan usaha sangat dibutuhkan pelaku UMKM. Bukan sekedar asistensi dalam waktu-waktu tertentu, tapi pendampingan secara berkesinambungan / terus menerus terutama bagi UMKM yang sedang tumbuh (rintisan). Rapat TPAKD di penghujung tahun 2024 mengambil kesimpulan bahwa pergerakan roda ekonomi masyarakat yang tumbuh melalui sektor UMKM agar mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan perbankan. Berbagai kebutuhan termasuk akses keuangan, agar dapat dibantu dan dimudahkan, sehingga geliat ekonomi akan lebih terasa pertumbuhannya di tengah-tengah masyarakat. (*)
