Wali Kota Makassar Kembali Lantik 263 Pejabat Baru
Decimalnews.com – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, melakukan rotasi dan penyegaran struktur organisasi sebagai langkah strategis untuk memperkuat pelayanan pemerintahan di akar rumput.
Bertepatan dengan Senin (29/9/2025), sebanyak 263 pejabat baru resmi dilantik dalam upacara yang digelar di Lapangan Karebosi.
Mereka terdiri dari 136 lurah serta 127 pejabat kepala seksi dan kepala sub-bagian pengawasan yang akan bertugas di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin memastikan proses pelantikan berjalan lancar dan sesuai prosedur, sekaligus menegaskan pentingnya peran lurah sebagai garda terdepan pelayanan publik.
“Alhamdulillah pelantikan berjalan dengan baik. Semua lurah sudah diposisikan dengan tepat dan seluruh prosesnya kami jalankan sesuai arahan Badan Kepegawaian Negara (BKN),” ungkap Munafri usai pelantikan.
Menanggapi hampir seluruh lurah yang mengalami pergantian, Munafri menegaskan bahwa rotasi ini murni penyegaran organisasi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Jadi, ini bukan pergantian yang dipaksakan. Aturannya memang memungkinkan. Pengawasannya jelas, dan rotasi ini menjadi bagian dari proses yang wajar dalam birokrasi,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri menegaskan bahwa rotasi kali ini bukanlah mutasi nonjob, melainkan langkah penataan kelembagaan agar roda pemerintahan berjalan semakin efektif.
Dikatakan, tidak ada jabatan yang dihilangkan, seluruh pejabat mendapatkan kesempatan mengisi posisi strategis sesuai kompetensi dan kebutuhan lapangan.
“Ini adalah upaya membangun soliditas tim. Kami ingin seluruh jajaran, mulai dari lurah, kepala seksi, hingga kepala bagian, bergerak bersama menuntaskan program prioritas lima tahun ke depan,” ujar Munafri.
Pasangan pemimpin yang dikenal dengan sebutan MULIA atau Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA) itu menekankan pentingnya pendekatan langsung ke masyarakat.
Para lurah dan pejabat baru diimbau aktif menggerakkan warga melalui kegiatan bermanfaat, seperti kerja bakti, menjaga kebersihan lingkungan, serta memperkuat partisipasi publik.
Dengan langkah penyegaran ini, Pemerintah Kota Makassar berharap tercipta pemerintahan yang tangguh, responsif, dan dekat dengan rakyat, sekaligus memastikan setiap program Nawacita MULIA dapat terealisasi secara nyata di seluruh wilayah kota.
Lebih lanjut, Appi menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penyegaran jajaran pemerintahan sebagai upaya memperkuat pelayanan publik hingga ke tingkat kelurahan.
Ia menyampaikan harapan besar kepada para lurah, kepala seksi, dan kepala sub-bagian pengawasan yang baru saja dilantik agar bekerja maksimal.
“Saya sudah menjanjikan bahwa proses pergantian dan penyegaran di dalam lingkup pemerintah Kota Makassar akan terus berjalan,” tuturnya.
Dalam arahanya, Munafri juga menyoroti pentingnya dukungan keluarga bagi para pejabat. Ia bahkan meminta agar keluarga hadir dalam prosesi pelantikan sebagai bentuk kebanggaan dan sumber energi baru.
“Keluarga adalah motivasi terkuat dalam menjalankan tugas yang ke depannya akan sangat berat. Persoalan di lapangan akan lebih mudah dihadapi bila persoalan rumah tangga baik,” terangnya.
Mantan Bos PSM itu mengakui, meski hampir seluruh jabatan lurah telah terisi, beberapa posisi eselon IV di tingkat SKPD masih kosong.
Ia menegaskan bahwa kekosongan itu akan segera diisi demi memperkuat pelayanan dan tata kelola pemerintahan.
“Masih ada beberapa posisi yang harus kita maksimalkan. Kita akan segera menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi agar target pelayanan dan proses administrasi bisa terselesaikan dengan baik,” jelasnya.
Salah satu fokus utama yang ditekankan Munafri adalah penurunan angka stunting dan penguatan data lapangan. Menurutnya, lurah adalah pihak yang paling memahami persoalan di wilayahnya, termasuk data warga dan kondisi kesehatan masyarakat.
“Lurah ini sebenarnya yang paling tahu persoalan yang ada di wilayah, termasuk data-data stunting. Dalam proses intervensi, lurah harus memberikan data yang akurat. Mereka adalah ujung tombak pemerintah,” tegasnya. (Redaksi)
