Dapur Program Makan Bergizi Gratis Kini Diawasi Melalui Sistem Video Terpadu
DECIMALNEWS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengumumkan penerapan sistem pelaporan digital berbasis video dan foto untuk seluruh dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pelaksanaan program gizi terbesar di Tanah Air, Jumat (24/10/2025).
Penerapan sistem baru ini tertuang dalam Surat Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025, yang merupakan perubahan kedua atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Program MBG Tahun Anggaran 2025.
Melalui kebijakan tersebut, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan mendokumentasikan kegiatan dapur mereka dalam bentuk foto dan video, mulai dari proses memasak, pengemasan, hingga distribusi makanan ke penerima manfaat.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati menjelaskan bahwa inovasi ini dirancang agar aktivitas ribuan dapur MBG di seluruh provinsi dapat dipantau secara real-time dari pusat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap bahan makanan yang dibeli, setiap piring yang disajikan, dan setiap penerima manfaat benar-benar terverifikasi. Dengan dokumentasi visual, laporan menjadi jauh lebih akurat dan dapat dipercaya,” jelas Hidayati, Kamis kemarin.
Hida menegaskan, laporan foto dan video bukan sekadar formalitas, tetapi alat kontrol langsung bagi pemerintah pusat dalam menilai kepatuhan yayasan pelaksana terhadap aturan dan standar keamanan pangan. Dengan sistem digital ini, BGN dapat memantau aktivitas di ribuan SPPG tanpa harus menunggu laporan manual dari daerah.
“Kami bisa melihat aktivitas di lapangan secara real-time. Jika ada dapur gizi yang tidak aktif, tidak memasak, atau distribusi tidak sesuai waktu, akan langsung terdeteksi,” jelasnya.
Sistem ini terhubung langsung dengan platform pelaporan daring BGN, yang juga mencatat data keuangan dan administrasi tiap dapur. Setiap dua minggu sekali, SPPG diwajibkan mengunggah laporan lengkap berisi daftar penerima manfaat, bukti transaksi pembelian bahan pangan, serta foto dan video kegiatan memasak dan pembagian makanan.
Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan memverifikasi data tersebut sebelum menyetujui pencairan tahap bantuan berikutnya. Tanpa kelengkapan dokumentasi visual, pencairan dana akan ditunda hingga seluruh bukti terpenuhi.
Menekan Potensi Penyimpangan dan Meningkatkan Efisiensi
Penerapan pengawasan digital ini merupakan respons atas tantangan di lapangan, di mana selama ini laporan kegiatan sering kali bersifat manual dan sulit diverifikasi secara langsung. Dengan adanya rekaman video, BGN dapat mengidentifikasi lebih cepat jika ada dapur yang tidak beroperasi, keterlambatan distribusi, atau dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan.
Selain itu, sistem ini memungkinkan pemerintah melakukan analisis pola pelaksanaan program di berbagai daerah. Dari data visual yang terkumpul, BGN dapat memetakan efisiensi penggunaan bahan pangan, waktu produksi, serta kepatuhan terhadap standar gizi dan sanitasi.
“Transformasi digital ini bukan hanya soal pengawasan, tapi juga peningkatan mutu. Kami bisa melihat langsung praktik terbaik di daerah tertentu dan menjadikannya contoh bagi dapur lain,” tambah Hidayati.
Mendukung Agenda Digitalisasi Pemerintahan
Langkah BGN ini sejalan dengan arahan Presiden untuk mempercepat transformasi digital di sektor pelayanan publik, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial dan program prioritas nasional. Pendekatan berbasis data dan teknologi diharapkan mampu menutup celah penyimpangan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Dengan sistem baru ini, pengawasan tidak lagi bergantung pada laporan tertulis yang bisa dimanipulasi. Semua aktivitas lapangan kini terekam dan tersimpan dalam basis data nasional, sehingga setiap tahapan pelaksanaan MBG dapat diaudit kapan pun diperlukan.
Penerapan sistem pengawasan video ini diperkirakan akan memberikan efek jangka panjang terhadap tata kelola program bantuan pemerintah. Selain menjamin transparansi, kebijakan ini juga akan mendorong efisiensi anggaran, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta meningkatkan kualitas gizi makanan yang diterima masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu inisiatif prioritas pemerintah untuk memperbaiki asupan gizi anak sekolah, santri, dan kelompok rentan. Program ini ditargetkan menjangkau lebih dari 82 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Melalui sistem pengawasan berbasis video dan pelaporan digital terintegrasi, BGN menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga transparansi dan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Kebijakan ini bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi juga langkah strategis menuju pemerintahan yang lebih terbuka, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (Redaksi)
