Opini : Kurikulum Merdeka, AI, dan Ketimpangan Pendidikan di Masyarakat Urban
DECIMALNEWS.com – Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu menegaskan bahwa pendidikan tidak pernah berlangsung dalam ruang yang netral, melainkan berada dalam struktur sosial yang dipengaruhi oleh distribusi modal ekonomi, sosial, dan kultural. Tesis ini tampak jelas dalam masyarakat urban di mana latar belakang kelas dan ruang tempat tinggal sangat menentukan kualitas pendidikan. Anak-anak yang berasal dari keluarga kelas menengah ke atas memiliki akses yang lebih luas ke sekolah yang berkualitas tinggi, lingkungan belajar yang mendukung, dan sumber daya akademik yang memadai. Sebaliknya, masyarakat miskin di daerah perkotaan sering terjebak dalam institusi pendidikan karena kekurangan fasilitas dan kualitas guru, sehingga pendidikan justru berfungsi sebagai cara untuk memperluas ketimpangan sosial.
Darmaningtyas, seorang pengamat pendidikan, mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan yang tidak direncanakan dengan baik dapat memperkuat diskriminasi sosial. Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan, dan program rehabilitasi sekolah adalah beberapa program yang ditawarkan oleh negara untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Namun, distribusi, pengawasan, dan ketepatan sasaran masih menjadi tantangan untuk meningkatkan keberhasilan program di daerah kota miskin. Sekolah di daerah padat dan marginal masih menghadapi masalah fasilitas dasar, tetapi sekolah di daerah strategis perkotaan lebih siap untuk menerima bantuan negara.
Ketika pendidikan memasuki era digital, perbedaan ini semakin kompleks. Pemerintah mendorong digitalisasi pembelajaran dengan memberikan platform belajar dan memperkuat infrastruktur teknologi pendidikan. Akan tetapi, akademisi mengingatkan bahwa digitalisasi yang tidak memberikan kesetaraan sarana berpotensi menyebabkan eksklusi baru. Keluarga miskin di perkotaan terus menghadapi kendala nyata seperti keterbatasan perangkat, akses internet, dan literasi digital, sehingga anak-anak mereka semakin tertinggal dalam pembelajaran teknologi.
Sebenarnya, dengan menerapkan Kurikulum Merdeka, pemerintah telah membuka ruang untuk koreksi terhadap kekurangan pendidikan dalam kerangka kebijakan nasional. Kurikulum ini menekankan pembelajaran berpusat pada peserta didik dan penguatan kompetensi esensial. Pendekatan ini dianggap sejalan dengan prinsip pembelajaran mendalam pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam, refleksi kritis, dan kemampuan memecahkan masalah daripada penguasaan materi permukaan, menurut para pakar.
Dalam berbagai forum kebijakan pendidikan, Prof. Anies Baswedan, ahli pendidikan Indonesia, menyatakan bahwa menyeragamkan perlakuan terhadap siswa dengan latar sosial yang berbeda tidak akan menyelesaikan ketimpangan. Pendidikan harus memenuhi kebutuhan unik siswa. Di sinilah teknologi kecerdasan buatan (AI) menjadi relevan. AI memungkinkan pembelajaran yang personal dan adaptif, sehingga siswa dari keluarga rentan di kota dapat mendapatkan dukungan belajar yang sesuai dengan kemampuan dan ritme mereka.
Sistem berbasis deep learning dan kecerdasan buatan dapat digunakan sebagai alat bantu pembelajaran diferensiatif dalam kurikulum merdeka. Platform digital yang pintar dapat memberikan umpan balik secara real-time dan mengidentifikasi gap kompetensi siswa. Andreas Schleicher dari OECD mengatakan bahwa teknologi ini dapat menjadi “equalizer” jika negara memastikan akses yang sama dan terintegrasi dengan kebijakan publik.
Namun, para pakar mengingatkan bahwa teknologi tidak akan bertahan selamanya. Jurang ketimpangan justru akan semakin besar jika tidak ada dukungan sarana dan prasarana yang memadai seperti perangkat belajar, jaringan internet, dan pelatihan guru tentang pemanfaatan AI. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah di kota-kota miskin tidak tertinggal dalam transformasi digital, penerapan Kurikulum Merdeka harus dibarengi dengan optimalisasi program infrastruktur pendidikan pemerintah, termasuk Dana BOS dan DAK Pendidikan.
Selain itu, pendekatan pembelajaran mendalam dalam Kurikulum Merdeka menuntut orang tua untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pendidikan. Pakar pendidikan keluarga, seperti Prof. Fasli Jalal, menekankan bahwa pendampingan orang tua sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran, terutama ketika teknologi digunakan. Meskipun kecerdasan buatan dapat membantu orang tua mengawasi perkembangan belajar anak mereka, pendampingan emosional, disiplin belajar, dan nilai-nilai sosial masih diperlukan.
Oleh karena itu, pendekatan deep learning dan AI harus dimasukkan ke dalam kurikulum merdeka sebagai bagian dari strategi kebijakan yang berkeadilan. Pendidikan memiliki peluang nyata untuk menekan ketimpangan sosial di masyarakat urban ketika teknologi cerdas, kebijakan sarana-prasarana, dan pendampingan orang tua bekerja sama. Sebaliknya, teknologi hanya akan memperparah ketimpangan yang sudah ada tanpa desain kebijakan yang inklusif.
Pendampingan orang tua menjadi sangat penting dalam situasi seperti ini. Para ahli pendidikan keluarga berpendapat bahwa keberhasilan belajar anak tidak hanya ditentukan oleh kualitas sekolah, tetapi juga bagaimana orang tua berpartisipasi dalam membantu anak mereka belajar. Mengawasi penggunaan teknologi, berkomunikasi dengan sekolah, dan membuat lingkungan belajar yang mendukung di rumah dapat menjadi penyangga penting bagi anak-anak dari keluarga rentan.
Namun demikian, kebijakan pendidikan nasional sering menganggap orang tua sebagai pihak yang tidak berpartisipasi. Penguatan kapasitas orang tua, terutama dalam hal pembelajaran digital, belum sepenuhnya diiringi oleh program peningkatan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, para pakar mendorong pemerintah untuk melengkapi kebijakan infrastruktur pendidikan dengan program literasi pendidikan dan literasi digital untuk orang tua, terutama di daerah kota miskin. Seiring dengan memperkuat sistem pendidikan, pendampingan orang tua yang terorganisir dan didukung negara akan mengurangi gap pendidikan.
Pada akhirnya, pendidikan di masyarakat urban bukan hanya masalah sekolah dan teknologi. Negara, sekolah, keluarga, dan masyarakat adalah bagian dari ekosistem sosial yang disebut pendidikan. Pendidikan tidak dapat berfungsi sebagai alat pembebasan jika tidak ada sinergi antara kebijakan sarana prasarana yang berkeadilan dan penguatan peran orang tua. Sebaliknya, pendidikan memiliki peluang nyata untuk memecahkan rantai ketimpangan sosial di kota-kota dengan kebijakan yang berpihak dan pendampingan keluarga yang kuat.
Oleh: Pinheiro
