Kemenkeu Satu Sulbar Gelar Media Briefing terkait Perkembangan Realisasi APBN
Decimalnews.com — Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Barat (Kemenkeu Satu Sulbar) menyelenggarakan kegiatan Media Briefing mengenai Perkembangan Realisasi APBN sampai dengan 31 Mei 2026 pada Senin (29/6). Bertempat di Ruang Rapat Manakarra, Lantai 5 Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju.
Kegiatan ini dipimpin oleh Syakran Rudy, Kepala Kanwil DJPb sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Sulbar, serta turut dihadiri oleh jajaran pejabat Eselon III Kemenkeu Sulbar, perwakilan BPKAD, dan media massa setempat.
Laporan resmi Kinerja APBN Regional Sulawesi Barat hingga 31 Mei 2026 menunjukkan resiliensi fiskal yang kuat, ditandai dengan melonjaknya pendapatan negara sebesar 28,13 persen (yoy) mencapai Rp648,76 miliar berkat solidnya penerimaan perpajakan senilai Rp568,22 miar. Di sisi lain, belanja negara tetap tumbuh positif 4,22 persen (yoy) dengan realisasi Rp3.618,88 miliar, yang didominasi oleh penyerapan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2.403,69 miliar.
Performa kokoh inilah yang menjadi landasan Kemenkeu Satu Sulbar untuk terus memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah dalam mengawal momentum ekonomi ekonomi regional. Kemenkeu Satu Sulbar memanfaatkan momentum ini untuk menegaskan komitmen strategis mereka dalam mengawal tata kelola keuangan negara melalui asistensi berkelanjutan dan digitalisasi data fiskal.
Syakran menekankan bahwa Kemenkeu Satu Sulbar berkomitmen penuh menyediakan asistensi mendalam yang mencakup 4 (empat) pilar tata kelola keuangan negara di wilayah Sulawesi Barat:
• Manajemen Pendapatan: Diakselerasi melalui peran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mamuju dan KPP Pratama Majene untuk mengoptimalkan potensi perpajakan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
• Manajemen Pengeluaran: Dikawal secara akuntabel oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Mamuju demi memastikan kelancaran serta ketepatan penyaluran belanja negara maupun Transfer ke Daerah (TKD).
• Manajemen Aset: Dikelola secara optimal bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mamuju untuk meningkatkan valuasi dan utilisasi kekayaan negara/daerah.
• Peningkatan Kapasitas Audit: Diperkuat melalui kolaborasi dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Aturan tata kelola keuangan setiap tahun bisa berbeda dan dinamis. Oleh karena itu, Kemenkeu Satu Sulbar berkomitmen penuh untuk memberikan asistensi berkelanjutan agar pelaksanaan anggaran di daerah berjalan cepat, tepat, dan patuh hukum,” tegas Syakran.
Selain penguatan tata kelola, Kemenkeu Satu Sulbar tengah menyiapkan perangkat dashboard monitoring real-time bagi Gubernur dan para Bupati di Sulawesi Barat. Platform ini mengintegrasikan data internal Kemenkeu seperti serapan anggaran instansi teknis hingga penyaluran dana desa, dengan data makro ekonomi dari Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Integrasi transparan ini diharapkan mempercepat pengambilan keputusan fiskal daerah secara akurat dan responsif demi mendorong kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. (Rls)
