KPPN Mamuju Perkuat Sinergi dengan Pemangku Kepentingan, Dorong Literasi Fiskal dan Optimalisasi APBN di Sulbar

Decimalnews.com — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mamuju menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara melalui penguatan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan di Sulawesi Barat.

Hal tersebut mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik KPPN Mamuju Tahun 2026 yang menghadirkan unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, Perbankan, UMKM, akademisi, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat. Acara tersebut diselenggarakan di Ruang Aula Lantai 5 Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju pada hari Rabu, 26 Agustus 2026.

Forum yang dipimpin Kepala KPPN Mamuju, Ferry Taufik Saleh, menjadi wadah dialog terbuka untuk menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan peran strategis KPPN dalam mendukung pembangunan daerah melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam paparannya, Ferry mengungkapkan bahwa KPPN Mamuju mengelola dana sekitar Rp6 triliun yang mencakup empat pemerintah daerah di Sulawesi Barat. Wilayah kerja KPPN Mamuju juga meliputi 164 satuan kerja, 201 desa, serta 850 sekolah penerima dana BOS.

Menurutnya, keberadaan APBN masih menjadi tulang punggung pembangunan daerah. Bahkan, dana transfer dari pemerintah pusat menyumbang sekitar 81 persen dari total pendapatan daerah di Sulawesi Barat. Karena itu, pengelolaan anggaran yang akuntabel dan tepat sasaran menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“KPPN tidak hanya berperan sebagai penyalur anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah APBN mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ferry. Ia menambahkan bahwa pihaknya secara aktif memantau pelaksanaan berbagai proyek strategis nasional, termasuk pembangunan Bendungan Budong-Budong dan program Sekolah Rakyat di wilayah Sulawesi Barat.

Forum konsultasi tersebut juga menjadi ruang bagi para peserta untuk menyampaikan berbagai masukan. Di antaranya usulan penyelenggaraan Kelas APBN secara berkala, pendampingan pengelolaan anggaran Pemilu, penyamaan persepsi terkait temuan audit antar-lembaga pemeriksa, hingga program literasi keuangan bagi mahasiswa dan masyarakat.
Dukungan terhadap peningkatan literasi fiskal datang dari kalangan akademisi. Universitas Tomakaka, misalnya, menawarkan kolaborasi melalui program

“KPPN Goes to Campus” yang bertujuan memperkenalkan pengelolaan keuangan negara dan pemahaman APBN kepada generasi muda. Sementara itu, perwakilan media massa dari TVRI dan RRI mendorong keberlanjutan kerja sama edukasi publik terkait kebijakan fiskal pemerintah.

Saat ini, KPPN Mamuju menyediakan 14 jenis layanan tanpa biaya, mulai dari penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pengesahan hibah, hingga persetujuan pembukaan rekening. Seluruh layanan tersebut dijalankan dengan standar pelayanan yang mengedepankan kecepatan, akuntabilitas, responsivitas, dan edukasi melalui janji layanan“WE CARE” (Cepat, Akuntabel, Responsif, dan Edukatif).

Melalui forum ini, KPPN Mamuju berharap terwujud kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, dunia pendidikan, perbankan, media, dan masyarakat dalam mengawal penyaluran APBN. Sinergi tersebut diyakini menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, efektif, dan mampu mendorong pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Barat. (Rls)