Perkembangan Kinerja Realisasi Belanja Negara Wilayah Ajatappareng Sampai Triwulan II 2024

Decimalnews.com – APBN merupakan salah satu alat kebijakan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional dan regional yang berkelanjutan. Secara garis besar APBN terdiri dari komponen utama yaitu anggaran pendapatan negara dan anggaran belanja negara. Belanja negara merupakan alokasi pengeluaran pemerintah untuk mendanai kegiatan-kegiatan pemerintah, yang diharapkan mampu mengkatalisasi pergerakan aktivitas perekonomian. Pun demikian halnya dalam perekonomian regional, Belanja Negara yang telah dialokasikan untuk setiap wilayah diharapkan mampu mendorong keberlangsungan perekonomian regional yang bertumbuh.

APBN Tahun 2024

APBN Tahun 2024 mengusung tema Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Presiden RI, Joko Widodo, pada kegiatan Penyerahan DIPA 2024 tanggal 29 November 2023 menyampaikan arahan kepada seluruh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menggunakan anggaran secara disiplin dan tepat sasaran serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas (Sekretariat Kabinet). Arahan Presiden RI tersebut sangat relevan dengan kondisi saat ini dimana seluruh dunia tengah menghadapi potensi resesi yang berkepanjangan. Potensi resesi global tersebut turut membawa potensi risiko terhadap perekonomian nasional, termasuk pengelolaan Keuangan Negara. Oleh karena itu, setiap sumber daya yang telah dialokasikan pada APBN 2024 perlu dikelola secara memadai dan berupaya untuk lebih baik dari tahun anggaran sebelumnya, sehingga dapat direalisasikan sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi prioritas masing-masing instansi. Realisasi yang dimaksud perlu memperhatikan ketepatan waktu dan ketepatan jumlah yang sesuai dengan perencanaan, sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah serta kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat.

Tahun anggaran 2024 KPPN Pare-Pare mengelola dana Belanja Negara sebesar Rp5.986,69 miliar. Belanja Negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Alokasi untuk Belanja Pemerintah Pusat yang dikelola oleh K/L (Belanja K/L) sebesar Rp825,62 miliar atau memiliki proporsi sebesar 13,79%. Sedangkan, dana Transfer ke Daerah (Belanja TKD) yang diperuntukan bagi pemerintah daerah memiliki alokasi sebesar Rp4.471,54 miliar atau proporsi sebesar 74,69%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023, dana alokasi Belanja Negara tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp422,19 miliar atau 7,59% (yoy).

Berdasarkan komposisi Belanja Negara tahun 2024, alokasi pada Belanja K/L terdiri dari (i) Belanja Pegawai sebesar Rp825,62 miliar dengan proporsi sebesar 13,79%, (ii) Belanja Barang sebesar Rp71,59 miliar dengan proporsi sebesar 8,39%, (iii) Belanja Modal sebesar Rp177,20 miliar dengan proporsi sebesar 2,96%, serta (iv) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp9,99 miliar dengan proporsi sebesar 0,17%. Secara umum, seluruh komponen Belanja K/L tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023.

Realisasi Belanja s.d. Q2 2024

Realisasi belanja sampai dengan Triwulan II 2024 berhasil mencatatkan kinerja yang positif. Berdasarkan data cut-off per 30 Juni 2024, jumlah realisasi belanja yang dikelola oleh KPPN Pare-Pare berjumlah Rp3.038,99 miliar. Jumlah realisasi belanja tersebut mencapai 50,76% dari keseluruhan pagu anggaran belanja. Realisasi belanja sampai dengan Triwulan II 2024 terdiri dari realisasi belanja K/L sebesar Rp748,84 miliar atau mencapai 49,42% dari total pagu belanja K/L, sedangkan realisasi TKD sebesar Rp2.290,15 miliar atau mencapai 51,22% dari total pagu TKD. Jumlah kontribusi masing-masing belanja terhadap total realisasi belanja sampai dengan Triwulan II 2024 adalah 24,64% dan 75,36%.

Realisasi belanja sampai dengan Triwulan II 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 15,04% (yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023. Pertumbuhan realisasi belanja tersebut didorong oleh adanya peningkatan belanja infrastruktur, belanja operasional satuan kerja K/L (satker), dukungan penyelenggaraan Pemilu, serta penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 kepada para ASN/TNI/POLRI pada belanja K/L. Sedangkan, dari penyaluran TKD, pertumbuhan juga didorong oleh adanya peningkatan jumlah penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, serta Dana Bagi Hasil (DBH) kepada 5 (lima) pemerintah daerah yaitu Kota Pare-Pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, serta Kabupaten Enrekang.

Realisasi Belanja K/L

Jumlah realisasi belanja K/L sampai dengan Triwulan II 2024 adalah Rp748,84 miliar. Realisasi tersebut telah mencapai 49,42% dari pagu anggaran belanja K/L. Realisasi belanja K/L tersebut mengalami peningkatan sebesar 22,69% dari periode yang sama tahun 2023 yang berjumlah Rp610,33 miliar. Realisasi belanja K/L dikontribusikan dari realisasi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.

Jumlah realisasi belanja pegawai mencapai Rp479,14 miliar atau sebesar 58,03% dari pagu anggaran belanja pegawai tahun 2024. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 18,52% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp404,29 miliar. Kenaikan realisasi belanja pegawai tersebut didorong oleh adanya kenaikan gaji ASN/TNI/POLRI pada tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024. Pembayaran penyesuaian atas kenaikan gaji tahun 2024 tersebut mulai disalurkan pada bulan Februari. Selain itu, kenaikan realisasi belanja pegawai juga didorong oleh adanya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2024. Untuk pembayaran THR, mulai disalurkan pada bulan Maret 2024, sedangkan pembayaran Gaji ke-13 mulai disalurkan pada bulan Juni 2024. Hal tersebut terlihat dari jumlah realisasi bulan Maret dan Juni yang naik secara signifikan dibandingkan bulan-bulan yang lain.

Jumlah realisasi belanja barang sampai dengan Triwulan II 2024 adalah Rp243,85 miliar. Nilai realisasi tersebut mencapai 48,54% dari total pagu belanja barang tahun 2024. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 28,83% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang realisasinya sebesar Rp189,28 miliar. Adanya kenaikan jumlah realisasi tersebut antara lain didorong oleh adanya peningkatan jumlah kegiatan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemilu presiden, dimana persiapannya telah dimulai sejak bulan Januari hingga pasca pelaksanaan pemilu. Selain itu, terdapat kenaikan jumlah kegiatan operasional satker untuk merespon secara aktif arahan Presiden terkait upaya percepatan penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Percepatan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang disertai dengan peningkatan kualitas belanja (spending better) diharapkan dapat menciptakan multiplier effect terhadap aktivitas perekonomian karena adanya peningkatan jumlah arus kas operasional pemerintah. 

Jumlah realisasi belanja modal sampai dengan Triwulan II 2024 adalah Rp20,22 miliar. Nilai realisasi tersebut mencapai 11,41% dari total pagu belanja barang tahun 2024. Secara nominal, jumlah realisasi tersebut mengalami kenaikan 62,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Apabila dibandingkan secara bulanan (m-to-m), realisasi terbesar berada pada bulan Mei dan Juni. Hal tersebut terjadi karena adanya tingkat kompleksitas yang relatif tinggi dalam pengadaan barang/jasa secara kontraktual sehingga memerlukan waktu yang lebih panjang hingga kontrak dapat disahkan dan dimulai pekerjaannya.

Jumlah realisasi belanja bantuan sosial sampai dengan Triwulan II 2024 adalah Rp5,62 miliar. Nilai realisasi tersebut mencapai 56,27% dari total pagu belanja barang tahun 2024. Secara nominal, jumlah realisasi tersebut mengalami kenaikan 30,08% dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Belanja bantuan sosial tahun 2024 hanya terdapat pada satker IAIN Parepare, dengan jumlah pagu sebesar Rp9,99 miliar. (*)