Terkait PAD dan Serapan Anggaran, Wali Kota Makassar Ultimatum OPD
MAKASSAR,Decimalnews.com – Serapan anggaran atau realisasi belanja Pemkot Makassar yang baru mencapai 31 persen membuat Wali Kota, Munafri Arifuddin bereaksi dan memberikan ultimatum pada sejumlah Organisasi perangkat daerah (OPD).
Munafri mengatakan perangkat daerah harus bekerja maksimal demi capaian target PAD dan penyerapan anggaran sesuai rencana.
Dalam arahanya, Munafri menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah.
“Kita melakukan monitoring dan evaluasi bukan hanya soal anggaran, tetapi juga hasil dan dampaknya,” ujar Appi saat membuka kegiatan Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025 di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (13/8/2025).
Ia menyebut, monitoring dan evaluasi (monev) memiliki tiga prinsip dasar yang harus dijalankan, fokus pada hasil (outcome) dan dampak, bukan sekadar input anggaran atau pencapaian fisik semata.
“Semua proses ini harus sesuai timeline yang kita tetapkan. Hasil evaluasi juga akan diketahui Ibu Aliyah yang saat ini sedang menghadiri kegiatan internasional di Malaysia,” jelasnya.
Dalam evaluasi enam bulannya, Munafri mengaku melihat beragam gaya kepemimpinan di tiap SKPD. Ia menekankan perlunya strong leadership di setiap wilayah, pola komunikasi yang solid, dan fokus pada pencapaian kinerja.
Interaksi yang dibangun harus berdampak. Setiap program harus jelas manfaatnya. Cara pandang terhadap dinas harus fokus pada peningkatan kinerja.
“Saya yakin bapak-ibu di posisi ini sudah melewati banyak tahapan, tapi yang terpenting adalah dampak nyata dari apa yang kita lakukan,” tegas politisi Golkar itu.
Munafri menegaskan, pesan ini bukan sekadar imbauan, melainkan ultimatum untuk memastikan seluruh perangkat daerah bekerja maksimal demi capaian target PAD dan penyerapan anggaran sesuai rencana.
Ia menegaskan, sudah saatnya seluruh jajaran meninggalkan zona nyaman dan memastikan adanya perbaikan (improvement) nyata dari setiap program yang dijalankan.
Lanjut Appi, mengingatkan bahwa serapan anggaran bukan berarti kinerja, karena kinerja harus diukur dari dampak (outcome) yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar penyerapan anggaran atau capaian fisik.
“Kadang kita menganggap serapan bagian dari kinerja. Padahal berbeda. Serapan hanya menunjukkan penggunaan anggaran, tapi kinerja adalah hasil yang sampai ke masyarakat,” sebutnya.
“Jangan sampai ada pemborosan karena anggaran tidak tepat sasaran,” lanjut dia.
Menurutnya, monitoring dan evaluasi (monev) bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk mencari solusi atas hambatan yang terjadi.
Ia meminta setiap pimpinan OPD terbuka menyampaikan kendala, termasuk kebutuhan SDM, agar perencanaan dan pelaksanaan program berjalan efektif.
“Jangan biarkan output terhambat hanya karena kita diam. SDM adalah kunci. Percuma target direvisi kalau orang-orangnya tidak bisa berubah,” imbuh Appi.
Diketahui realisasi belanja Kota Makassar hingga 13 Agustus 2025 baru mencapai 31 persen. Angka ini menurun 4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang berada di angka 35 persen. (Red)
