Pemkot Makassar Siapkan Anggaran Lahan Sekolah Rakyat
Decimalnews.com – Guna mendukung program sekolah rakyat, Pemerintah Kota Makassar mengaku telah menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan seluas 6 sampai 7 hektare.
“Kami menyiapkan lahan sekitar tujuh hektar untuk pembangunan, dan penganggarannya sudah kami masukkan dalam APBD Perubahan dan APBD pokok. Targetnya, pembebasan lahan dilakukan tahun 2026,” ujar Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat menerima kunjungan kerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan, di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (17/9/2025).
Menurutnya, ide dan gagasan Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah pusat sangat positif, terutama untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang selama ini terkendala jarak dan fasilitas.
“Konsep Sekolah Rakyat ini sangat baik untuk memperluas jangkauan pendidikan. Kami berkomitmen mendukung agar anak-anak di wilayah sulit tetap memiliki kesempatan belajar,” tuturnya.
Selain mencari lahan di daratan, Appi juga mengungkapkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat akan diprioritaskan di wilayah kepulauan dan pulau terluar Makassar yang selama ini mengalami keterbatasan akses akibat kondisi cuaca dan medan yang menantang.
“Kami ingin membangun Sekolah Rakyat yang dipusatkan di pulau-pulau, terutama pulau terdekat dan wilayah selat bebas yang sulit dijangkau,” bebernya.
Munafri memastikan seluruh langkah ini menjadi bukti nyata dukungan Pemkot Makassar terhadap program pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di pulau-pulau terluar.
“Ini penting karena medan dan cuaca di sana sering menjadi kendala bagi anak-anak untuk mengakses pendidikan,” jelasnya.
Kepala Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulawesi Selatan, Ismu Iskandar, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam mendukung program nasional Sekolah Rakyat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ombudsman berharap sinergi yang telah terbangun antara pemerintah pusat, Pemkot Makassar, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memastikan program Sekolah Rakyat berjalan efektif, sekaligus mendorong pelayanan publik di Kota Makassar semakin berkualitas dari tahun ke tahun.
Ismu menjelaskan, kunjungan tersebut memiliki dua agenda utama. Pertama, Ombudsman melakukan kajian pengawasan terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kota Makassar.
Fokus kajian diarahkan pada hubungan kewenangan antara pemerintah kota dan pemerintah pusat, termasuk identifikasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program.
“Tujuannya adalah memastikan program nasional ini bisa berjalan dengan baik sesuai harapan. Kami melihat bagaimana respons Pemkot Makassar dalam menyiapkan dukungan, termasuk identifikasi tantangan di lapangan,” kata Ismu, usai pertemuan dengan Wali Kota Munafri Arifuddin. (Rls)
