3 Langkah Presiden Prabowo Atasi Gaduh Dalam Negeri
Decimalnews.com – Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap usai aksi unjuk rasa yang telah menelan korban jiwa dan materi, berupa pengrusakan fasilitas umum dan simbol negara.
Ada beberapa hal yang dilakukan, pertama merapatkan barisannya dan menyatukan pendapat.
Sejumlah pihak baik Badan Intelijen, TNI dan Polri, Menteri-Menteri dan Tokoh Agama dan Organisasi dimintanya berembuk dan menyatukan pendapat.
Hasilnya, Presiden Prabowo meminta TNI dan Polri tetap mengambil peranannya.
Hanya saja khusus untuk aksi-aksi unjuk rasa susulan, TNI dan Polri diminta untuk fokus melindungi masyarakat namun tegas terhadap mereka yang Anarkistik.
“Aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat, serta menegakkan hukum terhadap setiap pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas,” tegasnya.
Diluar itu Presiden Prabowo Subianto meminta DPR untuk melakukan pertemuan atau dialog langsung dengan masyarakat.
Ia menegaskan penyampaian aspirasi masyarakat adalah hak konstitusional yang wajib dihormati dan difasilitasi negara.
Oleh sebab itu, Prabowo mendorong DPR segera membuka ruang dialog dengan masyarakat, termasuk tokoh mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi.
“Saya akan meminta pimpinan DPR RI untuk segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi, agar bisa diterima dengan baik dan berdialog langsung,” tegas Prabowo dalam keterangan resmi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 31 Agustus 2025 kemarin.
Namun begitu Prabowo meminta agar penyampaian aspirasi menekankan aspek kedamaian dan tertib.
Ia mengingatkan, tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas umum, penjarahan, hingga ancaman terhadap keselamatan rakyat tidak dapat ditoleransi karena merupakan pelanggaran hukum.
Tidak hanya itu Rapat Paripurna Kabinet juga digelar Minggu 31 Agustus di Istana.
Hasilnya Badan Intelijen diminta bekerja extra dan melaporkan situasi dan kondisi setiap saat pada Presiden.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri ditugaskan untuk memastikan koordinasi antara pusat dan daerah agar berjalan dengan baik.
Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga menugaskan Panglima TNI bersama jajaran kepala staf angkatan untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah penyalahgunaan sumber daya alam. Sementara Kapolri diminta bekerja sama dengan Jaksa Agung mempercepat penegakan hukum terhadap semua pelanggaran di Tanah Air.
Pemecatan Anggota DPR Bermasalah
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan telah menyampaikan laporan dari para ketua umum partai politik yang telah sepakat mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR bermasalah.
Mulai 1 September 2025, sejumlah anggota DPR akan dicabut keanggotaannya oleh partai masing-masing sebagai bentuk komitmen menjaga integritas wakil rakyat.
“Saya mendapatkan laporan dari para Ketua Umum Partai Politik, bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung 1 September 2025, yaitu terhadap anggota-anggota yang mungkin telah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” ungkapnya.
Selain pencabutan keanggotaan, pimpinan DPR juga dikabarkan akan meninjau ulang sejumlah kebijakan yang selama ini menuai kritik publik meliputi besaran tunjangan hingga penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri. (Redaksi)
