Sinergi Pajak Kendari dan BINDA Sultra Untuk Perkuat Sektor Pemerintahan dan Keamanan
Decimalnews.com — Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari melakukan audiensi dan koordinasi dengan Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Sulawesi Tenggara di kantor BINDA Sultra. Pertemuan dihadiri oleh Kepala KPP Pratama Kendari, Calvin Octo Pangaribuan, bersama jajaran, serta Kepala BINDA Sulawesi Tenggara, Brigjen TNI Suwadi, S.E., M.E., beserta jajaran. Dalam audiensi tersebut, KPP Pratama Kendari menyampaikan sosialisasi dan imbauan terkait aktivasi akun Coretax serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi aparatur negara di lingkungan BINDA Sultra.
Kepala KPP Pratama Kendari, Calvin Octo Pangaribuan, menyampaikan bahwa kepatuhan perpajakan aparatur negara memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan pembiayaan negara. “Pelaporan SPT Tahunan oleh aparatur negara merupakan bentuk keteladanan dalam membangun budaya kepatuhan. Kontribusi tersebut pada akhirnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan pembangunan, termasuk untuk mendukung stabilitas pemerintahan dan keamanan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Sulawesi Tenggara, Suwadi, S.E., M.E., menyampaikan apresiasi atas koordinasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kendari. “Kami menyambut baik sinergi ini. Kepatuhan administrasi di lingkungan aparatur negara merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik dan turut mendukung stabilitas daerah,” ungkapnya.
Stabilitas keamanan daerah merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Peran tersebut dijalankan oleh Badan Intelijen Negara Daerah Sulawesi Tenggara (BINDA Sultra) yang memiliki tugas melakukan deteksi dini potensi konflik, mengoordinasikan intelijen negara di daerah, serta bersinergi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayah.
Pentingnya sektor ini juga tercermin dalam struktur ekonomi daerah. Data perekonomian menunjukkan bahwa sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib menyumbang sekitar 7,18% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Tenggara. Sektor ini juga mencatat pertumbuhan sekitar 4,30% (year-on-year) dan memberikan kontribusi sekitar 0,21% terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sementara ekonomi Sulawesi Tenggara secara keseluruhan tumbuh sekitar 5,65% (year-on-year).
Melalui kegiatan audiensi ini, kedua instansi berharap koordinasi yang terjalin dapat terus diperkuat. Kepatuhan perpajakan aparatur negara diharapkan semakin meningkat sehingga mampu mendukung pembiayaan negara, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta menjaga stabilitas keamanan di Provinsi Sulawesi Tenggara. (Rls)
