Kawal Program Strategis Nasional, Taufan Pawe Tinjau Langsung Kinerja ATR/BPN Maros
Decimalnews.com — Anggota Komisi II sekaligus Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Taufan Pawe, melakukan kunjungan kerja pengawasan di Kantor ATR/BPN Kabupaten Maros pada Rabu (28/4/2026).
Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan program strategis nasional di bidang pertanahan berjalan sesuai regulasi dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat bawah.
Dalam paparannya, Taufan Pawe menekankan lima poin krusial, di antaranya identifikasi permasalahan faktual pertanahan di lapangan, penilaian kualitas pelayanan publik, hingga pengawasan penyelesaian konflik agraria secara adil.
Ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan ini penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi perbaikan tata kelola pertanahan ke depan.
Prioritas PTSL dan Reforma Agraria
Kementerian ATR/BPN saat ini tengah menggencarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah melalui skema Reforma Agraria. Taufan menyatakan bahwa muara dari seluruh program ini adalah terciptanya kepastian hukum bagi pemilik lahan.
”Program PTSL dan Reforma Agraria harus menjadi prioritas utama karena muara dari seluruh kebijakan ini adalah lahirnya kepastian hukum yang nyata bagi setiap pemilik lahan,” tegas Taufan Pawe.
Ia menambahkan bahwa akses keadilan bagi warga lokal tidak boleh terhambat oleh kendala administratif.
“Tujuan utamanya jelas: kepastian hukum, keadilan akses bagi warga, dan yang paling penting adalah pengurangan konflik agraria di daerah,” ujarnya.
Taufan menekankan bahwa transformasi sistem adalah kunci utama dalam memberikan pelayanan yang bersih kepada warga.
”Kita harus mendorong digitalisasi penuh untuk menjamin transparansi biaya dan waktu, sekaligus saya tegaskan tidak boleh ada ruang bagi oknum pungli. Sinkronisasi data dan pendampingan hingga tingkat desa adalah harga mati agar masyarakat tidak lagi merasa kesulitan dalam mengurus administrasi dokumen mereka,” tegas Taufan.
Upaya ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian konflik melalui pendekatan non-litigasi yang mengedepankan keadilan sosial, sehingga transformasi layanan tidak hanya sekadar sistem, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan.
Kehadiran anggota DPR RI di kantor pelayanan publik ini mendapat respon positif dari warga yang tengah mengantre.
Jacob Soma Lempow, seorang purnabakti Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sedang mengurus berkas, menyatakan bahwa pendampingan dari Dewan sangat krusial agar masyarakat memahami prosedur hukum tanpa merasa dipersulit.
”Kunjungan seperti ini bagus sekali. Tinggal tingkat bawah yang perlu merespon supaya masyarakat tidak susah. Kalau berkas sudah lengkap, ya untuk apa lagi dipersulit? Pendampingan dan pengarahan dari Dewan seperti ini sangat penting bagi kami,” kata Jacob.
Lebih lanjut, Jacob memuji transparansi kerja yang ditunjukkan oleh politisi tersebut sebagai bentuk pengabdian nyata di mata masyarakat.
”Langkah Pak Taufan yang mengisi masa sidang dengan mendatangi langsung kantor mitra kerja seperti ini adalah bentuk transparansi yang nyata. Kami bisa melihat langsung bagaimana wakil rakyat bekerja untuk kepentingan kami,” pungkasnya. (Rls)
