Legislator NasDem Parepare Asmawati Tampung Sejumlah Aspirasi Warga Soreang
Decimalnews.com — Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Parepare, Dra. Hj. Asmawati, menggelar kegiatan reses untuk menyerap aspirasi warga di wilayah Soreang. Kegiatan yang berlangsung di Lagota Cafe pada Sabtu (16/05/2026) ini dihadiri oleh puluhan warga yang antusias menyampaikan berbagai keluhan mereka.
Usai kegiatan, Hj.Asmawati mengungkapkan bahwa ada beberapa poin krusial yang menjadi keluhan utama masyarakat Soreang, mulai dari infrastruktur fisik, data bantuan sosial, hingga masalah ketertiban sosial.
Asmawati memaparkan bahwa warga mengeluhkan adanya kerusakan jalan di wilayah mereka yang membutuhkan penanganan fisik segera. Selain masalah infrastruktur, persoalan data penerima bantuan sosial terkait tingkat kesejahteraan (desil) kembali mencuat dan menjadi kebingungan di tengah masyarakat.
“Hari ini tadi ada kerusakan jalan, jadi fisik. Kemudian ada mengenai data desil-desil itu. Jadi itu masih tetap bermunculan di masyarakat,” ujar Asmawati.
Ia menjelaskan bahwa sebenarnya pihak Dinas Sosial sudah didatangkan pada hari sebelumnya untuk menjawab pertanyaan warga. Namun, di lapangan masih banyak warga kurang mampu yang bingung karena masuk ke dalam kategori desil masyarakat mampu, ataupun sebaliknya.
Menanggapi hal ini, salah satu tokoh masyarakat, Pak Rahman, menyarankan agar DPR meningkatkan fungsi pengawasannya agar bantuan dari pemerintah bisa lebih tepat sasaran dan menghindari ketimpangan di masyarakat.
Hal lain yang menjadi sorotan tajam dalam reses kali ini adalah maraknya fenomena anak jalanan dan pengemis di Kota Parepare. Asmawati menyebutkan, berdasarkan koordinasi dengan Dinas Sosial Parepare, sebagian besar anak jalanan yang terjaring ternyata bukan merupakan warga asli Parepare, melainkan “kiriman” dari daerah tetangga.
“Kenapa bisa ada yang di Parepare juga ternyata bukan orang Parepare, (tapi) kiriman. Begitu, jadi sebenarnya itu sudah lama sekali dilakukan tapi masih jadi penyakit masyarakat,” jelasnya.
Fenomena ini disinyalir sengaja digerakkan oleh oknum atau koordinator tertentu karena sektor ini dinilai menghasilkan omzet yang lumayan dari para pengguna jalan. Ironisnya, proses penertiban dan karantina yang selama ini dilakukan sering kali mandul. Anak-anak jalanan tersebut kerap langsung menghilang dari lokasi karantina tak lama setelah petugas pergi.
Mengingat mobilitas anak jalanan ini kerap melintasi batas wilayah—seperti dari daerah Pinrang menuju Soreang, Asmawati menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Parepare sebenarnya sudah memuat aturan penanganan lintas daerah tersebut.
Sebagai langkah konkret, Asmawati yang berada di Komisi II DPRD Kota Parepare berencana untuk mendorong digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial.
“Insyaallah kita akan berusaha bagaimana caranya. Saya di Komisi II nanti bisa kita RDP, minta RDP dari Sosial kira-kira kiat-kiat apa yang harus kita lakukan. Karena ini betul-betul meresahkan masyarakat, tiap hari loh di situ,” pungkasnya menutup wawancara. (*)
