APBN 2026 Semakin Solid, Kinerja Fiskal Semakin Membaik
Decimalnews.com — Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 (posisi s.d. 30 Juni 2026). Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 29 Juli 2026 di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar dan dapat disaksikan via Live Youtube melalui tautan https://t.kemenkeu.go.id/APBNSulsel2026.
Manfaat APBN
Di tengah kondisi global yang masih sangat dinamis dengan risiko yang terus diwaspadai, stabilitas makroekonomi dan kinerja fiskal Sulsel. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan TW I 2026 mencapai 6,88%, tumbuh diatas pertumbuhan nasional sebesar 5,61%, menunjukkan pertumbuhan ekonomi terus menguat. Neraca perdagangan tetap surplus, mencapai US$139 Juta (Ekspor) dan US$73,31 Juta (Impor). Inflasi s.d. Juni 2026 terkendali di angka 3,56 (y-on-y).
Belanja Negara di Sulawesi Selatan s.d. Juni 2026 tumbuh 6,35% dibanding tahun 2025. Capaian Semester I menjadi pijakan untuk mempercepat pelaksanaan program, meningkatkan kualitas belanja, serta memastikan manfaat APBN semakin dirasakan masyarakat pada Semester II 2026.
Kinerja APBN Anging Mammiri
Penerimaan Negara
Pajak – Kinerja penerimaan perpajakan s.d. 30 Juni 2026 mencapai Rp5,06 triliun atau 35,25% dari target Rp14,37 triliun. Penerimaan tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp2,68 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM sebesar Rp2,41 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp24,17 miliar, serta Pajak Lainnya sebesar Rp-60,81 miliar.
Kepabeanan dan Cukai – Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai s.d. 30 Juni 2026 mencapai Rp131,96 miliar atau 35,34% dari target Rp373,43 miliar, yang terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp78,49 miliar, Bea Keluar sebesar Rp22,19 miliar, dan Cukai sebesar Rp31,28 miliar.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) – Hingga 30 Juni 2026, penerimaan PNBP terealisasi Rp2,02 triliun atau 54,57% dari target Rp3,71 triliun, yang berasal dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp1,31 triliun dan PNBP Lainnya sebesar Rp715,92 miliar.
Belanja Negara
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) – Belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Selatan s.d. 30 Juni 2026 terealisasi sebesar Rp11,79 triliun atau 47,27% dari pagu Rp24,94 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.
Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp6,69 triliun atau 57,57% dari pagu Rp11,62 triliun, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu Dosen/Guru, 35 ribu PNS dan 9 ribu PPPK. Belanja barang terealisasi sebesar Rp3,33 triliun atau 35,37% dari pagu Rp9,41 triliun, digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan perkantoran pada 754 satuan kerja di 50 kementerian/lembaga di Sulawesi Selatan.
Sementara itu, belanja modal terealisasi sebesar Rp1,76 triliun atau 45,25% dari pagu Rp3,89 triliun, digunakan antara lain untuk preservasi Jalan dan Jembatan Watampone-Pompanua-Tarumpakae, preservasi Jalan dan Jembatan Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep, dan Maros-Batas Kabupaten Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.
Selanjutnya, belanja bantuan sosial berupa asistensi rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan korban penyalahgunaan Napza dan ODHIV telah terealisasi sebesar Rp13,59 miliar atau 54,38% dari pagu Rp25,00 miliar.
Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) – Transfer ke Daerah di Sulawesi Selatan s.d. 30 Juni 2026 terealisasi sebesar Rp14,15 triliun atau 52,87% dari pagu Rp26,77 triliun. Sebaran TKD relatif merata antar kabupaten/kota.
Hampir seluruh kabupaten/kota menunjukkan realisasi mendekati pagu, dengan selisih yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan penyaluran TKD berjalan di seluruh wilayah, tidak terpusat pada wilayah tertentu.
Dana Bagi Hasil
Dana Bagi Hasil memiliki pagu sebesar Rp434,54 miliar dengan realisasi Rp168,28 miliar atau 38,73%. Dana Bagi Hasil digunakan untuk peningkatan infrastruktur publik, dukungan pendidikan daerah, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum memiliki pagu sebesar Rp18,06 triliun dengan realisasi Rp10,21 triliun atau 56,56%. Dana Alokasi Umum digunakan untuk belanja di bidang pendidikan dan kesehatan, pembayaran gaji PPPK, dan pendanaan kelurahan.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Dana Alokasi Khusus Fisik memiliki pagu sebesar Rp290,58 miliar dengan realisasi Rp17,16 miliar atau 5,90%. DAK Fisik digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar dan menengah, fasilitas kesehatan masyarakat, serta pembangunan jalan lokal.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik
Dana Alokasi Khusus Nonfisik memiliki pagu sebesar Rp6,26 triliun dengan realisasi Rp3,21 triliun atau 51,27%. DAK Nonfisik digunakan untuk BOK Puskesmas, BOS Pendidikan, Tunjangan Profesi Guru, serta Tambahan Penghasilan ASN Daerah (Tamsil).
Dana Desa
Dana Desa memiliki pagu sebesar Rp1,72 triliun dan terealisasi sebesar Rp543,63 miliar atau 31,58%. Dana Desa digunakan untuk dukungan Koperasi Merah Putih, program ketahanan pangan, penanganan stunting dan kesehatan dasar, Program Kampung Iklim (PROKLIM), serta pemberdayaan masyarakat.
Pembahasan Tematik
Belanja Pemerintah, Untuk Apa Saja?
Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi s.d. 30 Juni 2026 di Sulawesi Selatan antara lain terealisasi pada:
• fungsi Pelayanan Umum sebesar Rp14,52 triliun;
• fungsi Pendidikan sebesar Rp3,90 triliun;
• fungsi Ketertiban dan Keamanan sebesar Rp2,32 triliun;
• fungsi Pertahanan sebesar Rp1,88 triliun;
• fungsi Ekonomi sebesar Rp1,54 triliun;
• fungsi Kesehatan sebesar Rp914,17 miliar;
• fungsi Agama sebesar Rp377,92 miliar;
• fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum sebesar Rp285,49 miliar;
• fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup sebesar Rp166,32 miliar;
• fungsi Perlindungan Sosial sebesar Rp45,87 miliar;
Belanja Pemerintah Pusat yang Berdampak ke Daerah
Sampai dengan 30 Juni 2026, pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat yang berdampak langsung ke daerah antara lain tercermin melalui:
• penyaluran Program Makan Bergizi Gratis kepada 1.929.720 penerima manfaat melalui 876 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota;
• penguatan Koperasi Merah Putih sebanyak 3.074 dengan NPWP atau 2.517 dengan NIB dengan dampak ekonomi sebesar Rp379,94 juta melalui 28.932 transaksi;
• realisasi 16 Sekolah Rakyat dengan 1.750 siswa, dengan tindak lanjut pembangunan 9 Sekolah Rakyat baru dengan pagu Rp1,73 triliun dan telah terealisasi Rp1,19 triliun;
• bidang Ketahanan Pangan yang menghasilkan produksi padi sebanyak 466.592 ton pada 1.041.701 hektar sawah;
• penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp9,46 triliun kepada 133.825 debitur dengan subsidi Bunga sebesar Rp831,25 miliar pada sektor pertanian, perdagangan, real estate, dan sektor lainnya; dan
• penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 7.410 unit rumah senilai Rp926,21 miliar.
Kesimpulan
• Memasuki akhir Semester I Tahun 2026, APBN terus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp7,21 triliun atau 39,13% dari target, dengan penerimaan perpajakan didominasi oleh PPh dan PPN yang mencapai Rp5,10 triliun. Sementara itu, pada komponen PNBP, penerimaan BLU menjadi kontributor utama dengan realisasi sebesar Rp1,31 triliun.
• Realisasi belanja negara mencapai Rp25,94 triliun atau 50,17% dari pagu, mencerminkan pelaksanaan APBN yang terus mendukung pembangunan dan memperkuat optimism memasuki Semester II 2026..
• Transfer ke Daerah mencapai Rp14,15 triliun atau 52,87%, yang didominasi oleh penyaluran DAU sebesar Rp10,21 triliun, memperkuat kapasitas fiscal daerah dalam mengakselerasi pembangunan dan menghadirkan layanan public yang semakin berkualitas.
• Penyaluran KUR mencapai Rp9,46 triliun dengan subsidi bunga sebesar Rp831,25 miliar, yang didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan serta terkonsentrasi di Kota Makassar, memperluas akses pembiayaan produktif dan memperkuat daya saing UMKM di Sulawesi Selatan.
• Berbagai program pemerintah terus berjalan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, Makan Bergizi Gratis dengan 1,93 juta penerima, pendirian 3.080 Gerai Koperasi Merah Putih dengan volume transaksi sebanyak 28.932 transaksi, penyaluran FLPP 7.410 unit rumah senilai Rp926,21 miliar (2026), produksi 466.592 ton padi untuk program Ketahanan Pangan, dan realisasi 16 Sekolah Rakyat.
• Memasuki Semester II 2026, APBN terus menjadi penggerak pembangunan dan aktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan. Dengan sinergi yang terus terjaga, otimisme terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tetap kuat untuk menghadirkan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat. (Rls)
