KPP Pratama Mamuju Perkuat Sinergi Pengelolaan APBN melalui Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Decimalnews.com — Kepala Kantor Pelayanan (KPP) Pratama Mamuju, Joko Purnomo Raharjo, menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan III Tahun 2026 dan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semester I Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Barat di Aula Lantai 5 Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju.
Kegiatan tersebut diikuti oleh para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan perwakilan satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Sulawesi Barat sebagai forum koordinasi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, KPP Pratama Mamuju memperkuat sinergi antarsatuan kerja Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga dalam mendukung pengelolaan APBN yang efektif, akuntabel, dan berkualitas. Bagi KPP Pratama Mamuju, optimalisasi pelaksanaan anggaran memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan tugas di bidang perpajakan, mengingat penerimaan pajak merupakan komponen utama pendapatan negara yang menjadi sumber pembiayaan APBN.
Selain menjadi forum evaluasi pelaksanaan anggaran, rapat koordinasi ini juga menjadi sarana bagi KPP Pratama Mamuju untuk menyelaraskan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan negara serta memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Sinergi yang terjalin diharapkan dapat mendukung efektivitas pelaksanaan tugas administrasi perpajakan, pelayanan kepada wajib pajak, serta upaya pengamanan penerimaan negara melalui tata kelola yang semakin baik.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mengikuti rangkaian acara yang meliputi sambutan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat, penandatanganan Pakta Integritas, penyampaian materi mengenai ruang lingkup Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III Tahun 2026, serta sesi diskusi terkait pelaksanaan anggaran.
Melalui partisipasi aktif dalam rapat koordinasi ini, KPP Pratama Mamuju berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung pengelolaan APBN yang sehat. Sinergi antara pengelolaan penerimaan negara melalui sektor perpajakan dan pelaksanaan belanja negara diharapkan mampu mendorong tercapainya pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. (Rls)