Sikap Israel Pasca Gabung Board of Piece, PBB Versi-nya Trump
DECIMALNEWS.com – Pemerintah Israel menegaskan komitmennya untuk terlibat aktif dalam Board of Peace setelah resmi menandatangani piagam keanggotaan di Washington, Selasa (11/2) waktu setempat.
“Saya menandatangani aksesi Israel sebagai anggota Board of Peace,” tulis Netanyahu, seperti dikutip dari Reuters, Kamis, (12/2/2026).
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan keikutsertaan Israel dalam badan tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan kepentingan keamanan nasional tetap terjaga dalam proses rekonstruksi dan stabilisasi Gaza.
Israel menekankan bahwa setiap mekanisme yang dibahas dalam Board of Peace harus mengutamakan demiliterisasi Gaza dan mencegah kembalinya kelompok bersenjata seperti Hamas. Tel Aviv juga menyatakan dukungannya terhadap pengawasan internasional, sepanjang tidak mengganggu kebijakan pertahanan dan operasi keamanan Israel.
Selain isu keamanan, Israel menyampaikan kesiapan untuk berkoordinasi dalam program rekonstruksi dan distribusi bantuan kemanusiaan, dengan syarat adanya sistem verifikasi ketat agar bantuan tidak disalahgunakan.
Namun demikian, pemerintah Israel tidak memberikan indikasi perubahan sikap terkait kontrol keamanan di perbatasan Gaza. Otoritas Israel tetap mempertahankan posisi bahwa pengaturan keamanan di wilayah tersebut harus berada dalam koordinasi langsung dengan Tel Aviv.
Keikutsertaan Israel di Board of Peace dinilai sebagai upaya diplomatik untuk memperkuat legitimasi internasional dalam fase pascakonflik, sekaligus memastikan Israel memiliki posisi tawar dalam setiap keputusan strategis yang diambil forum tersebut.
Pemerintah AS menyebut Board of Peace akan memfasilitasi kerja sama negara-negara anggota dalam mendukung pemulihan Gaza, termasuk aspek keamanan, pembangunan infrastruktur, dan distribusi bantuan kemanusiaan.
Pertemuan perdana Board of Peace dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari 2026 di Washington. Agenda utama akan membahas mekanisme rekonstruksi Gaza dan pembentukan kerangka pengawasan internasional.
Namun, inisiatif ini menuai beragam respons dari komunitas internasional. Sejumlah pihak mempertanyakan legitimasi dan representasi dalam struktur Board of Peace, terutama terkait keterlibatan pihak Palestina dalam proses tersebut. (Redaksi)
