Serapan APBD Makassar Baru Sekitar 30 Persen, Appi Bakal Evaluasi Seluruh Kepala OPD
DECIMALNEWS.com – Pemerintah Kota Makassar mulai mengambil langkah tegas menyikapi rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang hingga awal Juli baru mencapai sekitar 30 persen. Kondisi tersebut mendorong Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Appi menegaskan, sepanjang Juli 2026 dirinya akan memanggil setiap kepala OPD secara bergantian guna mengevaluasi progres pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi penyebab rendahnya serapan anggaran di masing-masing perangkat daerah.
Menurutnya, anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD tidak boleh hanya tersimpan di kas daerah. Belanja pemerintah harus segera direalisasikan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat melalui pembangunan maupun peningkatan aktivitas ekonomi.
“Belanja pemerintah harus cepat digelontorkan supaya perputaran ekonomi di masyarakat bisa berjalan. Selama bulan Juli ini saya akan panggil satu per satu OPD untuk melihat seperti apa realisasi belanjanya, apa kendalanya, dan kenapa belum dilaksanakan jika memang masih rendah,” kata Appi dikutip, Kamis (9/7/2026).
Evaluasi Bukan Sekadar Mencari Kesalahan
Appi menjelaskan, evaluasi tersebut bukan semata-mata untuk memberikan sanksi kepada OPD yang memiliki serapan rendah. Pemerintah kota juga ingin mengetahui secara rinci hambatan yang dihadapi, baik yang bersifat administratif, teknis, proses pengadaan, maupun persoalan hukum.
Ia menilai setiap proyek memiliki karakteristik berbeda sehingga penyebab keterlambatan tidak bisa disamaratakan.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah proyek penataan Lapangan Karebosi. Menurut Appi, proyek tersebut sebenarnya telah direncanakan berjalan tahun ini, namun masih terkendala persoalan hukum sehingga belum dapat dieksekusi.
“Karebosi seharusnya sudah jalan, tetapi masih ada persoalan hukum yang harus diselesaikan. Bagaimana mau dilanjutkan kalau masalah hukumnya belum selesai. Hal-hal seperti ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat,” ujarnya.
Serapan Anggaran Dinilai Berpengaruh pada Ekonomi Daerah
Wali Kota menekankan bahwa rendahnya realisasi belanja pemerintah bukan hanya berdampak terhadap capaian program pembangunan, tetapi juga memengaruhi perputaran ekonomi Kota Makassar.
Belanja pemerintah menjadi salah satu motor penggerak ekonomi karena melibatkan kontraktor, pelaku UMKM, tenaga kerja hingga berbagai sektor jasa. Apabila realisasi anggaran berjalan lambat, maka dampak ekonomi yang seharusnya dirasakan masyarakat juga ikut tertunda.
“Anggarannya sudah ada, tinggal dijalankan. Semakin banyak anggaran yang dibelanjakan pemerintah, semakin besar serapan yang diterima masyarakat dan semakin kuat perputaran ekonomi,” tegas Appi.
Percepatan Jadi Fokus Pemkot Selama Juli
Pemkot Makassar menargetkan proses evaluasi terhadap seluruh OPD dapat rampung selama Juli sehingga berbagai hambatan bisa segera diselesaikan sebelum memasuki semester kedua pelaksanaan APBD.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat realisasi berbagai program prioritas pemerintah kota, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui percepatan belanja daerah.
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai percepatan serapan anggaran memang perlu dilakukan, namun tetap harus dibarengi dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya mengejar angka realisasi, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan tepat sasaran, sesuai aturan, dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, percepatan anggaran tidak sekadar menjadi capaian administratif, melainkan mampu mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga Kota Makassar. (Idr)
